Selamat Datang di Web Resmi Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun | email : kelurahanpatihan@gmail.com | Terima kasih atas kunjungan anda |
Kategori
Berita

MUSRENBANGKEL PATIHAN TAHUN 2020

Pada tanggal 23 Januari 2020 dimulai pukul 19 00WIB bertempat di aula kantor kelurahan Patihan di laksanakan rapat koordinasi musrenbangkel yang di hadiri Ka kelurahan Patihan, Sekkel Patihan, Bappeda,Camat Manguharjo dan seluruh Kasi & staf kantor kelurahan Patihan, Ketua LPMK, dan segenap ketua RW & ketua RT di wilayah kerja kelurahan Patihan. Rapat koordinasi ini untuk membahas usulan pembangunan fisik maupun non fisik  yang sudah di akomodir & dianggarkan dalam musrenbangkel tahun 2020.

Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan.  Musyawarah berasal dari budaya bangsa kita yang menggambarkan bagaimana tata krama  saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang,  identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.